Back to Kompasiana
Artikel

Sosok

Ragile

Agil Abdullah Albatati.*Tidak penting SIAPA yg menulis, yg penting APA yg ditulis*Lahir: Brebes 1960. Pernah selengkapnya

Inilah Lurah Paling Ngetop: Susan Jasmine Zulkifli

OPINI | 25 August 2013 | 18:21 Dibaca: 12281   Komentar: 93   13

1377492675793658992

Susan Jasmine Zulkifli Lurah Lenteng Agung (sumber:the jakarta globe)

***UPDATE 29/10/2013: Hanya karena beragama kristen protestan (ada yang bilang katolik), Lurah Lenteng Agung Jakarta Selatan ini langsung ngetop. Belum satu bulan bekerja sudah digoyang oleh aksi penolakan yang dikomandani oleh Mochamad Rusli. Sekitar 1500 KTP dan 2300 tanda tangan warga penolak telah terkumpul dari total penduduk 9000 Kepala Keluarga.

13801655352099564127

Demo Menolak Lurah Susan Jasmine Zulkifli (sumber:tempo.co)

Bukan cuma itu. Setelah aspirasi penolakan disampaikan ke Balaikota kemudian dilanjutkan dengan ancaman. Konon Senin besok 26-08-2013 akan ada demo di Balaikota bila sang lurah tidak dicopot. Tak pelak berita seputar Lurah Susan Jasmine Zulkifli menyedot perhatian. Malah berita nembus hingga negeri Itali.

Sayangnya aksi penolakan tersebut melanggar konstitusi negara Republik Indonesia yang menjamin warga bebas beragama dan berkeyakinan. Jabatan publik hanya dinilai atas dasar kapasitas, kinerja, dan syarat administratif.

13776727411405658741

Susan Jasmine Zulkifli lagi ngantor (sumber: tempo.co)

Menurut penelusuran wartawan Tempo, aksi penolakan bermula ketika bulan ramadhan ada ceramah dari “ustad panggilan” dari luar Lenteng Agung. Ceramah berisi ajakan agar umat menolak pemimpin non muslim. Kebetulan Susan baru saja diangkat / memperoleh promosi jabatan menjadi Lurah Lenteng Agung pada Juli 2013. Sejak itulah konon aksi penolakan mulai bergerak.

Lestarikan contoh yang baik:

Mereka yang menggalang aksi penolakan mestinya belajar dari contoh yang baik. Di Irak (mayoritas islam) pernah ada Wakil Perdana Mentri yang dijabat oleh Tarek Aziz yang bergama kristen katolik. Di Timor Timur (mayoritas katolik) ada Perdana Mentri dijabat oleh Mari Alkatiri yang beragama islam.

Malu dong… Masa sih kalah sama Irak dan Timor Timur?

137768373714826382

Mari Alkatiri (sumber: timorhauniandoben.com)

Dua buah foto berikut ini adalah sosok pejabat penting yang mencerminkan kerukunan umat beragama khususnya Islam-Nasrani.  Agar kita ingat bersama. Yang satu dari Timor Timor,  Mari Alkatiri, muslim kelahiran Dili, keturunan Arab-Yaman yang menjabat Perdana Mentri. Contoh pejabat tinggi muslim memimpin mayoritas katolik.

13776839541805178324

Tarik Aziz (sumber: telegraph.co.uk)

Yang kedua dari Irak, semasa Presiden Saddam Hussein. Tarik Aziz, umat katolik, menjabat Mentri Luar Negeri, kemudian Wakil Perdana Mentri, juga penasehat sekaligus orang kepercayaan Saddam Husein. Keduanya setia hingga bareng-bareng masuk penjara sejak Irak diserbu oleh pasukan Amerika/George Bush. Contoh pejabat tinggi katolik memimpin mayoritas muslim.

13776728191364174349

Susan Jasmine Zulkifli abis blusukan(sumber:detik.com)

Contoh dalam negeri juga banyak. Dari dulu sudah biasa koq pejabat islam berkuasa di propinsi yang penduduknya mayoritas kristen, dan begitu pula sebaliknya. Contoh yang bagus ini mesti dilestarikan.

Menurut wartawan Detik.com, Susan ini berumur 43 tahun, ibu satu anak . Dia suka blusukan untuk mengetahui kondisi nyata yang dihadapi oleh warga. Lulusan FISIP UI ini sebelumnya 22 tahun berkarir di BKKBN kemudian hijrah ke Kelurahan Senen Jakarta Pusat. Ngomong-ngomong soal “Lurah Cantik Suka Blusukan“, inilah kata Susan kepada Detik.com pada tanggal 24-08-2013:

Dengan turun ke masyarakat saya jadi tahu kondisi masyarakat, lalu daerah rawan bencana seperti banjir, ternyata ada di Lenteng Agung. Kemarin saya datangi waktu Katulampa Siaga 3, itu di Kali ciliwung air sudah tinggal sedikit lagi. Saya berikan bantuan seperti obat-obatan, mie instan, seperti itulah.

Aksi penolakan pejabat publik atas dasar agama jelaslah contoh buruk yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Pemprov DKI Jakarta wajib mengambil keputusan tegas menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang RI. Sambil melakukan pendekatan dan pembinaan kepada warganya yang belum melek hukum agar tidak mudah dihasut.

Selamat berkarya Ibu Lurah Susan Jasmine Zulkifli, semoga sukses!

*) rujukan berita dari Tempo:

http://m.tempo.co/read/news/2013/08/23/083506813/Penolak-Lurah-Lenteng-Agung-Ancam-Demo-Balai-Kota

http://m.tempo.co/read/news/2013/08/24/083507077/Pengakuan-Warga-Lenteng-Agung-Soal-Lurah-Susan

***

Ragile, 25-08-2013 12:00WIB

*) Post terkait:-

Ketua MUI Ingin Habib Rizieq Jadi Presiden 2014

—————————————————————————————————–>

UPDATE 28/08/2013:

Tempo mengabarkan telah terjadi demo anti Lurah Susan di depan Kantor Kelurahan Lenteng Agung Jagakarsa pada Rabu 28/08/2013.

Sedikitnya sekitar 200 penduduk turut melakukan aksi penolakan atas lurah Susan jasmine Zulkifli. Alasan mereka adalah karena tidak mau dipimpin oleh perempuan dan oleh non-muslim. “Demo Lurah Susan digerakkan oleh dua tokoh ini:” yaitu Mochamad Rusli (45) dan Nasri Nasrullah (53). Aksi mereka berlangsung damai pada pukul 09:00 s/d 11:00 WIB.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Ahok telah beberapa kali menegaskan tidak akan memindahkan Lurah Susan ke wilayah lain karena pengangkatannya telah sesuai prosedur.

Karena gagal menurunkan Lurah Susan maka pemimpin demo, Nasri, mengancam akan mendatangkan masa lebih banyak bulan depan, “Tapi kami siap datang kembali dengan massa lebih banyak,” ujarnya. Ia mengklaim hampir seluruh warga Lenteng Agung menolak lurah Susan.

Soal penolakan lurah perempuan, ternyata ngawur, karena sebelumnya ada lurah yang dijabat oleh Ibu Lurah Marsita.

——————————————————————————————————->

Update 29-08-2013:

Dukungan warga Lenteng Agung datang dari para sesepuh. Tempo mengabarkan bahwa banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat menyatakan dukungan kepada Lurah Susan Jasmine Zulkifli. Haji Sardiman, misalnya. Tokoh masyarakat dari RT 13 RW 02 ini dengan tegas mendukung Lurah Susan tetap memimpin Lenteng Agung. “Selama kinerjanya bagus, tidak bermasalah,” katanya.

Demikian pula Sekretaris Kelurahan Adhi Suryo,  mengatakan kelurahan telah mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membahas Susan yang beragama Nasrani itu seminggu setelah pelantikan. “Di situ sudah selesai, mayoritas warga menerima,” ujarnya.

Sementara itu ada situs berita maya yang mempertanyakan status agama Lurah Susan karena orang tua beliau adalah muslim.

——————————————————————————————————->

Update 25-09-2013:

Hari ini Tempo mengabarkan “Lurah Susan Didemo Warga Lenteng Agung Lagi“. Demo penolakan terhadap Lurah Susan terbilang gagal walau dihadiri oleh lebih banyak warga dibanding demo pertama. Hanya dihadiri oleh ratusan, tidak sesuai dengan klaim sebelumnya bahwa semua warga menolak Lurah Susan. Pendemo intinya menuntut agar Lurah Susan dipindah ke wilayah lain. “Kami minta dipimpin oleh lurah yang bisa setiap saat menghadiri acara keagamaan (islam) yang kami gelar,” ujar Rusli.

Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) dan Wakil Gubernur (Ahok) serta Walikota Jakarta Selatan (Syamsuddin Noor) tetap mempertahankan Lurah Susan agar terus menjabat, setelah 6 bulan baru akan dievaluasi kinerjanya. Bahkan Ahok dan Syamsuddin Noor menuding ada provokator di belakang pendemo yang datang dari luar wilayah Lenteng Agung.

——————————————————————————————————->

Update 30-09-2013:

Seperti yang saya duga sebulan yang lalu, kasus Lurah Susan akan menggeliat ke level nasional. Eh ternyata benar, 3 hari yang lalu Mentri Dalam Negeri bikin gempar! Sebagai atasan Gubernur, dia menyarankan agar Lurah Susan dipindah ke wilayah non-muslim. Luar biasa mentri pun turut campur urusan lurah. Terus, lho emang ada yah wilayah non-muslim di Jakarta? Ngapain???. Kalimat Pak Mentri Gamawan Fauzi bunyinya halus tapi jelas maknanya ketika ngasih saran sama Gubernur DKI Jakarta:

“Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah nonmuslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi.” (tribunnews, 27-09-2013).

Beda pula tanggapan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Hamdan Rusydi yang justru ngasih semangat merangkul warga kepada Lurah Susan, sebagaimana dimuat oleh Tempo, 27-09-30, sbb:

“Seorang pemimpin adalah representasi dari rakyatnya, mencirikan masyarakatnya. Jika ada masalah seperti ini, tinggal bagaimana diatasinya saja agar bisa diterima rakyat.”

“Arif dan bijak, lakukan pendekatan namun jangan memaksakan kehendak. Jangan juga benturkan antar umat Islam. Memang agak susah kalau penolakannya massal begini.”

“Megawati pernah menjadi Presiden Indonesia, tidak masalah kan? Masalah pemimpin boleh perempuan atau tidak itu bisa dilihat dari tinjauan pemerintah, bisa dari tinjauan ekonomi.”

Makin rame deh… Hari ini tidak kurang, mentan Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara. Dia ngedukung Lurah Susan agar tidak diusik hanya karena beda agama, “Pejabat itu harus (dinilai) berdasarkan kemampuan, bukan asal usulnya.” (tempo, 30-09-2013).

Tak mau kalah, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafi’i Maarif turut ngedukung Lurah Susan dengan nada prihatin (tempo, 30-09-2013). Dia menganggap penolakan terhadap Lurah Susan Jasmine Zulkifli adalah ulah dari kelompok kecil umat muslim yang menafsirkan agama secara subjektif. Menurut dia, Islam membolehkan umatnya dipimpin orang yang berbeda keyakinan.

“Harusnya (Lurah Susan) diberi kesempatan untuk memimpin, siapa tahu kinerjanya lebih hebat,”

Bagimana pula kata wakil rakyat?

Jangan kaget beliau-beliau pun punya sikap terbelah dua. Meski UUD 45 dan konstitusi negara menjamin  warga untuk bebas berkeyakinan namun masih aja soal agama pejabat menjadi rintangan. Berita Tempo 30-09-2013 mengutip pendapat wakil rakyat DKI Jakarta sbb:

Ini kata yang ngedukung… Ketua Komisi A, Ida Mahmudah  (Fraksi PDIP) mendukung kebijakan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tidak akan memindahkan Lurah Susan hanya karena protes sebagian warga. Dia menilai pandangan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi tak bijaksana. Dia juga menyayangkan Menteri Gamawan yang terlalu mengurusi persoalan teknis hingga ke kelurahan di Jakarta.

“Kalau pemindahannya karena masalah agama, sama saja mengajari warga berkonflik karena masalah SARA (suku, agama, ras, antargolongan),” ujarnya dan, “Bagaimana kalau daerah berpenduduk mayoritas nonmuslim seperti Kelapa Gading juga menolak lurah atau camat muslim?”

Ini kata yang menolak… Anggota Komisi A (dari fraksi Partai Demokrat) Taufiqurrahman mengatakan pendapat Wagub Basuki ada benarnya. Pemilihan lurah atau camat memang tak mempertimbangkan latar belakang agama. “Tapi saya juga mengerti ada warga yang bingung ketika akan mengadakan acara keagamaan dan tidak bisa mengundang lurahnya.”

Menurut Taufiqurrahman hal itu tak bisa dipungkiri masih berkembang di masyarakat. “Memang hanya sebagian kecil yang protes, tetapi kalau berjalan terus-menerus bisa saja berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan.”

Tuh kaaaan…! Perkara Lurah Susan akan berlangsung lebih panjang. Mari kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Jangan lupa baca update beritanya di sini ya.

——————————————————————————————————->

Update 24-29 Oktober 2013:

Rupanya pejabat di Jakarta terkena “penyakit kambuhan  akhir bulan”, khususnya penyakit garuk-garuk posisi Lurah Susan setiap jatuh akhir bulan. Bukan karena kehabisan uang tapi karena penasaran, mungkin. Setelah akhir bulan Agustus dan September, kini akhir bulan Oktober kambuh lagi.

24-10-2010:…. Mulanya ada kejutan dari Mentri Dalam Negri Gamawan Fauzi. Dia sarankan kepala daerah bekerja sama dengan FPI (Front Pembela Islam). Bahkan di hari berikutnya ia menilai FPI adalah aset bangsa yang perlu diperhatiin. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan beliau pada Februari lalu ketika beri isayarat akan bubarkan FPI jika bikin rusuh. Ada apakah gerangan? Adakah udang di balik mirong? Hehe.

Dikutip dari Merdeka inilah pernyataan Gamawan Fauzi:

“Kalau perlu (jalin) kerja sama dengan FPI (Front Pembela Islam) untuk hal-hal tertentu, untuk hal yang baik. Jadi mari kita jalin kerja sama,” kata Mendagri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Kawasan Perkotaan 2013 di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (24/10/2013).

Mudah ditebak, pernyataan tsb berujung pada pro-kontra. Kepala Daerah, di dalamnya adalah Gubernur, tentu bertanya-tanya apa maksud Gamawan Fauzi yang terkesan mengistimewakan FPI.

27-10-2013:… FPI menyambut gembira dengan membuka agenda untuk mendongkel Lurah Susan agar segera dipindahkan dari Lenteng Agung Jakarsa  Selatan. Alasannya? Menampung kehendak warga. Caranya? Demo di Balaikota dan mengadakan pengajian rutin di Lenteng Agung untuk “menyadarkan” warga. Informasi dari situs berita Tempo: Ini Agenda FPI Menolak  Lurah Susan, yang mengutip ucapan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta Novel Ba’mumin.

28-10-2013:… Sepertinya FPI mendapat angin untuk menyoal Lurah Susan, terhitung sejak dielus-elus oleh Mentri Gamawan Fauzi yang nampak berseteru dengan posisi Jokowi-Ahok. FPI menemukan beberapa alasan untuk menyoal Lurah Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Grace Tiaramudi (dua-duanya nashrani) di Jakarta Selatan.

Berikut ini kutipan dari berita Tempo: Setumpuk Alasan FPI Menolak Lurah Susan:

“Argumentasinya gampang, ia memimpin tak pada tempatnya,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta, Novel Ba’mumin, saat dihubungi, Ahad, 27 Oktober 2013.

Selanjutnya, “Kami sebagai mediator saja, mendukung apa yang diinginkan warga… Ia kan dipilih karena si Ahok (Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama), lewat lelang jabatan. Susan tidak dipilih oleh warga… Sebelumnya, kan, Lenteng Agung sulit ditembus karena warganya mayoritas Betawi yang punya tradisi kuat terhadap agama (Islam)… Kalau di Kota atau Mangga Dua, enggak apa-apalah. Tapi jangan di Lenteng Agung.”

Gubernur DKI Joko Widodo maupun Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan mengganti Lurah Lenteng Agung. Menurut Jokowi, evaluasi penempatan lurah tak bisa dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Ia tak akan memindahkan Susan seperti tuntutan warga.
29-10-2013:… Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Amidhan turut angkat bicara. Ia menyarankan agar FPI jangan demo tapi berunding dengan Wakil Rakyat di DPD Jakarta. Kepada Jokowi dan Ahok, ia sarankan agar jangan menggunakan bahasa kekuasaan. Pada intinya ia dorong agar FPI dan Pemerintah duduk bersama untuk negosiasi dengan cara baik-baik. Demikian berita dari Tempo: Nasihat MUI Untuk FPI dan Jokowi.

Beliau juga tidak setuju bila pejabat ditolak hanya karena beda agama, katanya: “Zaman sudah merdeka, 68 tahun ini, masih menampilkan alasan-alasan SARA? Enggak ada lagi itu alasan SARA… Karena DPRD itu wakil rakyat, biarkan DPRD saja yang bersuara… Pemerintah daerah harusnya memilih pemimpin yang disenangi dan dicintai oleh rakyatnya. Bukan milih pemimpin yang setelah dipilih malah bikin masalah…Jangan juga dengan cara-cara menampilkan kekuasaan, rakyat jangan dihadapi dengan cara kekuasaan. Bicara yang santunlah.”
Demikian Update bulan ketiga tentang Lurah Susan. Mari tunggu perkembangan berikutnya. Akankah akhir November “penyakit kambuhan” kumat lagi?

——————————————————————————————————->

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Curhat Kang Emil pada Ko Ahok di …

Posma Siahaan | | 23 November 2014 | 16:12

Menikmati Kompasianival 2014 Lewat Live …

Gaganawati | | 23 November 2014 | 06:26

Saliman, Buruh Biasa yang Cepat Tangkap …

Topik Irawan | | 23 November 2014 | 16:44

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Selamat ke Pak Tjip, Elde dan Pakde Kartono …

Pakde Kartono | 15 jam lalu

Haru Biru di Kompasianival 2014 …

Fey Down | 20 jam lalu

Kesan-kesan Saya Ikuti Kompasianival 2014, …

Djarwopapua | 23 jam lalu

Catatan Kompasianival 2014: Aksi Untuk …

Achmad Suwefi | 22 November 2014 21:41

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51


HIGHLIGHT

Semua akan Nikah pada Waktunya …

Fikril Islam | 7 jam lalu

Indonesia Memperkaya Orang Asing …

Fikril Islam | 8 jam lalu

Mulai 1 Desember PNS Dilarang Rapat di Hotel …

Gingerkempling | 8 jam lalu

[Cerpen dan Lagu] Anggun …

Conan Edogawa | 8 jam lalu

Pungutan di Sekolah: Komite Sekolah Punya …

Herlina Butar-butar | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: